KAREBADESA.COM — Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Enrekang menyatakan sikap tegas menolak organisasi terlarang berkibar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terutama di Kabupaten Enrekang.
Organisasi terlarang yang dimaksud adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibekukan atau dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah beberapa tahun lalu yang termaktub dalam Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2017.
Pernyataan sikap penolakan tersebut dengan adanya bendera HTI kembali berkibar dibeberapa daerah khususnya di Kota Makassar.
Ketua GP Ansor Kabupaten Enrekang menjelaskan bahwa kemunculan HTI dibeberapa kota dengan berbagai modus telah melawan pemerintah. ” Ini jelas melanggar dan melawan pemerintah karna jelas-jelas sudah dibekukan, ” jelas Mukhlis, 4 Februari 2025 di Enrekang.
Dirinya juga mengatakan bahwa kemunculan kembali HTI mengganggu kestabilan negera. Ini mengganggu pemerintah. Ini mengganggu pemerintah dan NKRI, ” Sambung pria yang akrab disapa Mr. Bob itu.
Untuk itu, pihaknya selalu siap siaga untuk menjaga NKRI khususnya wilayah Bumi Massenrempulu.
Sementara Barisan Ansor Serbaguna (BANSER) Kabupaten Enrekang mengaku siap berada digarda terdepan melawan HTI karna organisasi tersebut dinilai merusak aqidah pancasila.
” Soal HTI yang kembali berniat muncul di permukaan, BANSER pasti tetap menjadi garda terdepan melawan mereka. Ini bukan lagi soal ormas tapi akidah yang merusak tegaknya Pancasila di bumi pertiwi. Bayang-bayang khilafah ini memang perlu dibumihanguskan, ” Kata Kepala Satuan Koordinasi Cabang (Kasatkorcab) Banser Kabupaten Enrekang, Harianto.
Komandan Banser Enrekang itu juga menegaskan menegaskan pihaknya tidak pernah tidur untuk memantau gerakan HTI. Bahkan pihaknya selalu bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) mengontrol pergerakan HTI.
” Kami tidak pernah tidur dan siap mati dalam membela NKRI. Kami selalu ada bersama TNI dan POLRI mengontrol pergerakan mereka, ” tegasnya.
Dia juga berharap agar pemerintah menutup akses gerakan HTI dan semua stakeholder agar memberikan perhatian khusus terkait ancaman khilafah di Bumi Massenrempulu.
” Banser enrekang berharap seluruh jajaran pemerintah, TNI POLRI bekerja sama dalam hal ini dan menjadi perhatian khusus. Ini soal ancaman Khilafah di bumi Massenrempulu yang sangat kental dengan adat dan budayanya, ” Harapnya.
